Instrumen Kebijakan Moneter Dan Fiskal Islam

Pendahuluan

Ekonomi Moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern, dalam perekonomian modern terdapat dua kebijakan perekonomian yang dijadikan instrumen oleh Pemerintah dalam menstabilkan perekonomian suatu negara, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan Fiskal.

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah Negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh Bank Sentral suatu negara. Dengan kata lain, kebijakan moneter merupakan instrumen Bank Sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variable-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang.. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu Negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimum dan stabilitas ekonomi.

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter dan fiskal  islam tidak berbeda dengan konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan AL Qur’an  QS.Al.An’am:152

“…………….Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil……..”

Mengenai stabilitas nilai uang juga ditegaskan oleh Chapra (Al Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil), kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum.[1]

Dalam kebijakan ekonomi moneter dan fiskal memiliki instrumen yang dipakai ekonomi moneter dan  fiskal tersebut, oleh sebab itu makalah ini akan membahas  tentang instrumen Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Islam.

Pembahasan

  1. 1. Instrumen Kebijakan Moneter

Fokus kebijakan moneter islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, dimana ini menjadi inti ekonomi islam pada semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah. Sebenarnya saat ini masih terus diperbincangkan instrumen apa yang sebenarnya tepat untuk dijadikan alat dalam mencapai tujuan-tujuan sistem perekonomian Islam, khususnya dalam sektor moneter. Selain mempertimbangkan sasaran kebijakan, perumusan atau penentuan instrumen tersebut tentu mempertimbangkan juga sinkronisasi instrumen terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang ada dalam syariat.[2]

Oleh karena itu, maka instrumen moneter bank syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlying-nya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (bank rates, discount rate, open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan didepan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam.Al-Baqarah:278

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Tetapi sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti Reserve Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base. Operasi pasar terbuka dapat juga dikendalikan melaui bentuk sekuritas berdasarkan ekuitas (equity based type of securities)

Menurut Umar Chapra mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup enam elemen yaitu:[3]

  1. Target Pertumbuhan M dan Mo. Setiap tahun Bank Sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang (M) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Pertumbuhan M terkait erat dengan pertumbuhan Mo (high powered money:uang dalam sirkulasi dan deposito pada bank sentral). Bank sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan Mo yang dialokasikan untuk pemerintah, bank komersial dan lembaga keuangan sesuai proporsi yang ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi, dan sasaran dalam perekonomian Islam. Mo yang disediakan untuk bank-bank komersial terutama dalam bentu mudharabah harus dipergunakan oleh bank sentral sebagai instrumen kualitatif dan kuantitatif untuk mengendalikan kredit.
  2. Public Share of Demand Deposit (Uang giral). Dalam jumlah tertentu demand deposit bank-bank komersial (maksimum 25%) harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan.
  3. Statutory Reserve Requirement (Cadangan Wajib Minimum). Bank-bank komersil diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di Bank Sentral. Statutory Reserve Requirements membantu memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya, Bank Sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial ini.
  4. Credit Ceilings (Pembatasan Kredit). Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersil untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antar bank komersial.
  5. Alokasi Kredit yang Berorientasi Kepada Nilai. Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Alokasi kredit mengarah pada optimisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komerisal untuk mengurangi risiko dan biaya yang harus ditanggung bank.
  6. Teknik yang Lain. Teknik kualitatif dan kuantitatif diatas harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan termasuk diantranya moral suasion atau himbauan moral.

Dari literatur perbankan Islam, beberapa alternatif instrumen kebijakan moneter yang dapat dipakai bank sentral antara lain:[4]

  1. Government Deposits, kewenangan bank sentral untuk memindahkan demand deposit pemerintah yang ada di bank sentral dari dan ke bank komersial untuk memberi dampak langsung pada cadangan bank-bank komersil
  2. Mengatur nilai tukar mata uang asing bersama-sama bank sentral dan bank komersil, persetujuan tukar menukar mata uang asing secara bersama-sama.
  3. Common Pool, langkah ini diambil atas dasar semangat kerjasama yang mensyaratkan bank-bank komersil untuk menyisihkan sebagian dari deposit dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk meringankan persoalan likuiditas yang dialami sesuatu bank.
  4. Equity-Base Instruments. Jual beli surat berharga, saham dan sertifikat bagi hasil berdasarkan penyertaan. Instrumen ini dapat menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar.
  5. Change In The Profit and Loss Sharing Ratio, Bank sentral mengeluarkan variasi rasio bagi hasil untuk aktivitas mudharabah untuk bank komersial dan untuk para deposan kepada wirausahawan.
  6. Refinance Ratio (Rasio pembiayaan kembali) menurut Dr. Siddiqi sebagai pesuatu pembiayaan yang diberikan bank sentral kepada bank komersial sebagai bagian dari qordhul hasan yang diberikan oleh mereka.
  7. Lending ratio. Rasio pemberian pinjaman merupakan persentase uang giral yang dapat dipinjamkan oleh bank sentral sebagai bagian dari qordhul hasan yang diberikan oleh mereka bagi nasabah mereka .

Saat ini terdapat beberapa bank sentral, baik yang menggunakan single banking (bank Islam saja) maupun dual banking system yang telah menciptakan dan menggunakan instrumen pengendalian moneter ataupun menggunakan surat berharga dengan underlying pada transaksi-transaksi syariah. Prinsip transaksi syariah yang digunakan antara lain adalah Wadiah, Musyarakah, Mudharabah, Ar-Rahn, maupun Al-Ijarah.[5]

  1. Prinsip Wadiah Digunakan di Indonesia berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Malaysia berupa Wadiah Interbank Acceptance (WIA).
  2. Prinsip Musyarakah Negara yang menggunakan mekanisme ini adalah Sudan yang dikenal sebagai Government Musharakah Certificate (GMC) dan Central Bank Musyarakah Certificate (CMC).
  3. Prinsip Mudharabah Negara yang menggunakan Republik Iran dikenal dengan National Participation Paper (NPP), Bank Negara Malaysia Mudharabah Money Market Operations.
  4. Prinsip Al Ijarah Instrumen pengendalian moneter yang digunakan antara lain Sukuk Al Ijarah. Negara-negara yang sudah menerbitkan Sukuk dan menggunakannya sebagai instrumen pengendalian moneter antara lain adalah Malaysia dan Bahrain.
  1. 2. Instrumen Kebijakan Fiskal

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. At-Taubah: 103)

Dalam sistem ekonomi Islam, dominasi kebijakan fiskal pemerintah di sektor riil ekonomi begitu jelas terlihat. Hal ini juga tergambar bagaimana instrumen fiskal Islam begitu mendominasi pembahasan ekonomi para pakar ekonomi Islam klasik. Apalagi pilar utama dan pertama Al-Qur’an dengan perekonomian Islam menyebutkan mekanisme fiskal zakat menjadi syarat dalam perekonomian riil.

Ada beberapa instrumen fiskal yang menjadi alat bagi negara untuk menjalankan perekonomian menuju kesejahteraan spiritual dan material, baik yang disyaratkan secara syariah maupun yang dilakukan sesuai wewenang negara, seperti zakat, kharaj, jizyah dan ushur yang bersifat wajib (Obligatory) dan infaq, shodaqoh, hibah, wakaf yang bersifat sukarela (Volutary) sedangkan ghonimah merupakan sebuah hasil yang bergantung pada kemenangan dari sebuah peperangan yang dilakukan oleh negara. Berikut penjelasannya; [6]

  1. a. Zakat

Instrumen fiskal yang menjadi syarat secara syariah adalah mekanisme zakat. Asumsi awal dari bahasan ini adalah zakat menjadi sistem yang wajib (obligatory zakat system) bukan sistem yang sukarela (volutary zakat system). Konsekuensi dari sistem ini adalah wujudnya institusi negara yang beranama Baitul Mal (Treasury House). Fungsi pertama dari negara Islam adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup minimal (guarantee of a minimal level of living).

Jika dikaji lebih jauh instrumen zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis diaman kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (underconsumption). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat minimum, akibat penjaminan konsumsi kebutuhan dasar oleh negara melalui Baitul Mal menggunakan akumulasi dana zakat. Bahakan Metwally mengungkapkan bahwa zakat berpengaruh positif pada ekonomi, karena instrumen zakat akan mendorong investasi dan menekan penimbunan uang (harta). Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.

  1. b. Kharaj

Kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah produktif yang dimiliki rakyat. Besarnya pajak jenis ini menjadi hak Negara dalam penentuannya. Dan negara sebaiknya menetukan besarnya pajak ini berdasarkan kondisi perekonomian yang ada.

  1. c. Jizyah

Jizyah (poll tax) merupakan pajak yang hanya diperuntukkan bagi warga negara bukan muslim yang mampu. Berdasarkan banyak literature klasik ekonomi Islam , pajak jenis ini dikenakan pada warga non muslim laki-laki. Bagi yang tidak mampu seperti mereka yang uzur, cacat dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi akan terbebas dari kewajiban ini. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi pertama dari Negara yaitu untuk memenuhi kebutuhan minimal rakyatnya. Jadi pemenuhan kebutuhan tidak terbatasa hanya pada penduduk muslim saja.

  1. d. ‘Ushur

‘Ushur merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke Negara Islam (impor). Menurut Umar bin Khattab, ketentuan ini berlaku sepanjang ekspor Negara Islam kepada Negara yang sama juga dikenakan pajak ini.

  1. e. Infaq-Shodaqoh-Wakaf

Infaq-Shodaqoh-Wakaf merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan umat untuk mengharapkan riho Allah SWT semata. Pada kondisi keimanan rakyat yang begitu baik maka dapat saja (besar kemungkinannya) penerimaan negara yang berasal dari variabel sukarela ini akan lebih besar dibandingkan dengan variabel wajib, sepanjang faktor-faktor produksi digunakan pada tingkat yang maksimal.

  1. f. Ghonimah

Ghonimah merupakan pendapatan Negara yang didapat dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari ghonimah ini, ada ketentuannya dalam Al-Qur’an. Distribusi ghonimah empat perlimanya diberikan kepada prajurit yang bertempur (mujahidin), sementara seperlimanya adalah khums, yaitu sesuai dalam Al-Qur’an surat Al-Anfal:41

“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

  1. g. Fay’

Yaitu harta kekayaan negara musuh yang telah dikalahkan (di dapat bukan melalui peperangan atau di medan perang), yang kemudian dimiliki dan dikelola oleh negara Islam.

  1. h. Pajak Khusus (Nawaib)

Pajak ini penentuan pemungutannya (keberadaannya) tergantung kondisi perekonomian negara (sifatnya sementara) dan menjadi hak prerogrative.

  1. i. Lain-lain

Penerimaan negara dapat juga bersumber dari variabel seperti warisan yang memiliki ahli waris, hasil sitaaan, denda, hibah atau hadiah dari negara sesama Islam, hima dan bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat baik dari negara luar maupun lembaga-lembaga keuangan dunia.

Kesimpulan

ü  Perbedaan utama instrumen kebijakan moneter konvensional dan Islam adalah Islam tidak mengakui adanya instrumen suku bunga karena jelas dalam Alqur’an riba itu sangat dilarang atau haram. Hikmah pelarangan riba agar terjadi hubungan partnership antara pemilik modal dan usaha secara adil.

Sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam seperti Reserve Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base, equity based type of securities. Masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, sepanjang sesuai dengan prinsip transaksi syariah antara lain adalah Wadiah, Musyarakah, Mudharabah, Ar-Rahn, maupun Al-Ijarah. Instrumen kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menghasilkan tingkat perekonomian yang stabil melalui mekanisme transmisinya pada harga dan output yang pada akhirnya membawa efek pada variabel-variabel lain seperti tenaga kerja dan pendapatan negara.

ü  Pada instrumen kebijakan fiskal, mekanisme zakat memastikan aktivitas ekonomi dapat berjalan pada tingkat yang minimal yaitu pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer, sedangkan infaq-shodaqoh dan instrumen sejenis lainnya mendorong permintaan agregat, karena fungsinya yang membantu ummat untuk mencapai taraf hidup diatas tingkat minimum. Dan aktifitas ekonomi produktif ini bermakna sumber daya ekonomi berputar pada tingkat yang maksimal.


[1] www.indoforum.com “Kebijakan Moneter Syariah Dalam Al-qur’an dan Hadits”.

[2] Ali Sakti, Analisis Teoritis: Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Paradigma & Aqsha Publishing: Jakarta.2007. Hlm: 264-266

[3] Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Gema Insani Press: Jakarta.2000. Hlm: 141-151

[4] www.indoforum.com. Loc.Cit.

[5] Ibid.

[6] Ali Sakti, Loc.Cit. Hlm:169-209

PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA-NEGARA MUSLIM DI DUNIA

  1. A. Pendahuluan

Pada puncak kekuasaannya, kerajaan Islam mewakili kekuatan militer terbesar, mencapai tingkat pencapaian lebih tinggi dalam seni dan ilmu pengetahuan dari peradaban lain dan secara luas dianggap sebagai pusat ekonomi dunia. Kekuatan militernya sudah menginvansi kawasan Eropa, Afrika, Cina, dan India secara bersamaan. Kerajaan membentang sejauh timur sampai Indonesia dan sejauh barat sampai daratan Eropa. Sebelum perkembangan ilmu pengetahuan modern, tidak ada peradaban terlibat begitu banyak ilmuwan, diproduksinya banyak buku-buku ilmiah, dan dipertahankan sebagai dukungan untuk kegiatan ilmiah. Bahkan sisa-sisa dari prestasi ilmiah dapat kita lihat dari penemuan angka-angka(arab). Dan melalui Jalur Sutra dan jaringan komersial lainnya dapat menghubungkan Asia, Eropa dan Afrika. Dan kerajaan-kerajaan terlibat dalam perdagangan berbagai komoditas dan menjadikannya tonggak kekuatan ekonomi dunia.

Sementara itu agama Islam terus memiliki angka tertinggi pengikut dan secara luas dianggap sebagai agama yang paling cepat berkembang di dunia. Dan dalam sistem ekonominya negara muslim identik dengan nilai-nilai syariahnya. Sistem ini memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kesajahteraan ekonomi rakyat dan keselamatan hidupnya di akhirat. Tetapi sebagian besar rakyat di negara muslim belum mendapatkan kesejahteraan ekonomi sebagaimana yang diharapkan. Bahkan menurut laporan Bank Dunia 2000, sebagian besar negara muslim masuk dalam kriteria negara berkembang dan miskin. Sejumlah indikator selain ekonomi pun menunjukkan negara muslim rata-rata lebih rendah dibanding negara non muslim (WordBank, 2000).

Apakah demikian implementasi nilai-nilai syariah dalam ekonomi menghasilkan tingkat pertumbuhhan ekonomi yang rendah, ketidakmerataan yang tinggi, utang luar negari yang besar dan lain sebagainya. Maka daripada itu makalah ini akan membahas tentang “Pembangunan Ekonomi di Negara-Negara Muslim di Dunia”.

  1. B. Pembahasan
  2. Realisasi Pembangunan Ekonomi di Negara Muslim

Negara muslim yang masuk dalam daftar Organisasi Konferensi Islam (OKI) berjumlah 53 diseluruh dunia, dimana minimal 50 persen dari penduduk muslim. Negara-negara ini terbentang di Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa, Asia Selatan dan Timur, dan sub-Sahara Afrika. Dan dengan jumlah penduduknya 1,2 miliar umat Islam. Ini juga mencakup beberapa negara dengan signifikan minoritas muslim. India adalah yang paling Prominent, dengan lebih dari 125 juta Muslim (12 persen dari populasi), tetapi Kazakhstan dan Uganda misalnya memiliki Muslim minoritas, bahkan Prancis 10 persen dari populasi adalah Muslim Prancis. Negara Muslim kaya dan miskin pada tahun 2001, pendapatan per kapita berkisar dari rendahnya $100 pada Erhiopia dan yang tinggi $18.270 pada Kuwait. Dari data laporan negara-negara muslim, 21 negara adalah agararia (setidaknya 50% dari angkatan kerja bekerja di pertanian),dan sebagian besar berada di Afrika lalu ada 22 negara produsen minyak, dan sebagian besar di Timur Tengah dan Utara Afrika. Rata-rata pendapatan per kapita produsen minyak $5.233 lebih tinggi empat kali lipat dari negara-negara agraria yaitu sebesar $1.272.[1]

Tabel .1

Indikator Beberapa Negara Muslim Terpilih

Negara

Luas

Jumlah penduduk

Kepadatan penduduk

Pertumbuhan penduduk  rata-rata tahunan

GNP per kapita

GNP per kapita PPP

Pertumbuhan riel GNP per kapita

Tingkat harapan hidup

Ribu. Km

Juta

Orang per km

(%)

(US $)

(US$)

(%)

Per tahun

1997

1998

1998

1998

1998

1998

1997-1998

1999

Afganistan

652

25.1

38

3.8

..

..

..

46

Algeria

2.382

29.9

13

2.1

1.550

4.595

3.6

71

Banglades

130

125.6

965

1.6

350

1.407

4.2

59

Bahrain

0.7

0.6

932

3.6

7.640

11.556

-1.5

73

Mesir

995

61.4

62

1.7

1.290

3.146

4.5

67

Indonesia

1.812

203.7

112

1.6

640

2.407

-18.0

65

Iran

1.622

61.9

38

1.7

1.650

5.121

-0.2

71

Iraq

437

22.3

51

2.2

..

..

..

59

Jordania

89

4.6

51

2.8

1.150

2.615

0.5

71

Kuwait

18

1.9

105

3.1

..

..

..

77

Lebanon

10

4.2

412

1.6

3.560

4.144

1.4

70

Libya

1.760

5.3

3

2.2

..

..

..

70

Malaysia

329

22.2

68

2.3

3.670

7.699

-8.0

72

Maroko

446

27.8

62

1.7

1.240

3.188

5.3

67

Nigeria

1.267

10.1

8

3.4

200

729

4.8

46

Oman

212

2.3

11

2.0

..

..

..

73

Pakistan

771

131.6

171

2.4

470

1.652

0.5

62

Qatar

11

0.7

67

3.0

..

..

..

74

Saudi Arabia

2.150

20.7

10

3.3

6.910

10.498

-1.0

72

Sudan

2.376

28.3

12

2.2

290

1.240

2.7

55

Syria

184

15.3

83

2.5

1.020

2.702

-2.3

69

Tunisia

155

9.3

60

1.3

2.060

5.169

4.1

72

Turki

770

63.5

82

1.5

3.160

6.594

2.3

69

U.A.E

84

2.7

33

5.4

17.870

18.871

-10.6

75

Rep. Yaman

528

16.6

31

2.8

280

658

4.3

56

Sumber : IDB, 2000

Pada Tabel 1, menunjukkan hubungan diantara negara muslim dengan negara industri, negara berkembang dan negara muslim sendiri tidak signifikan. Hubungan perdagangan dunia mengalami penurunan, hal ini diakibatkan turunnya hubungan perdagangan dari negara industri dan berkembang ke negara muslim. Keadaan ini menunjukkan posisi perdagangan negara muslim terhadap negara industri dan meningkat amat lemah,  lemahnya perdagangan  ini masalahnya sangat komplek bukan saja masalah yang berhubungan dengan tingkat signifikasi komoditas ekspor  negara muslim kepada negara lain. Tetapi lebih banyak berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah muslim yang menimbulkan kecenderungan tertutupya negara-negara tersebut dengan dunia luar. [2]

Luas negara dengan banyaknya penduduk setiap negara muslim bervariasi, sejumlah negara muslim di atas adalah Indonesia walaupun dibanding dengan negara lain luas negara yang dimiliki tidak seluas Algeria, Saudi dan Sudan. Tetapi jumlah penduduk ini tidak menunjukan tinggi pertumbuhan rata-rata pertahun. UEA menempati angka pertama dalam rata pertumbuhan penduduk 5,4 % pertahun, kemudian disusul dengan negara Afganistan, Bahrain, Kuwait, Nigeria, Qatar,  dan Saudi Arabia yang rata-rata pertumbuhan pendudukanya 3 %. Sedangkan negara muslim lain kurang dari 3 %. Rata-rata pertumbuhan penduduk yang tinggi ini tidak menjamin adanya kesempatan hidup yang baik, seperti Afganistan dan Nigeria.

Sinergi pembanguan di antara negara muslim relatif rendah hal ini terbukti  besarnya tingkat variasi pertumbuhan Gross National Product (GNP) di antara mereka, selain itu tingkat rata-rata dari variasi pertumbuhan GNP lebih rendah dibanding dengan negara-negara non-muslim. Pertumbuhan rata-rata GNP riel per kapita rata-rata bervariasi. Hal ini disebabkan adanya pola pembangunan yang berbeda di masing-masing negara sehingga rendahnya hubungan timbal balik dalam bidang ekonomi di antara beberapa negara muslim.

Negara yang memiliki tingkat pertumbuhan GNP lebih dari 3 persen pada tahun 1997-1998, seperti; Algeria, Banglades, Mesir, Maroko, Nigeria, Tunisa, dan Yaman, tetapi pada tahun yang sama dibeberapa negara muslim menunjukan tingkat pertumbuhan GNP minus, seperti Bahrain, Indonesia, Iran, Malaysia, Saudi Arabia, Syria dan UAE. Dari beberapa negara tersebut tingkat pertumbuhan GNP yang paling rendah adalah Indonesia dan Malaysia, hal ini berhubungan dengan timbulnya krisis yang terjadi pada awal 1997 di kedua negara tersebut.[3]

Tabel. 2

Utang Luar Negeri Negara Muslim Terpilih

Negara

Total utang luar negeri

Utang jangka panjang

Utang jangka pendek

Net Transfer

Pemakaian kredit IMF

US$ juta

US $ juta

% Total utang

US$  juta

% dari total pembelanjaan

1990

1999

1990

1999

1990

1999

1998

1990

1999

Afganistan

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Algeria

27.877

28.015

26.416

25.913

2.8

0.7

-360

670

1.906

Banglades

12.768

17.534

11.987

16.962

1.2

1.5

16

626

318

Bahrain

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Eqypt

32.949

30.404

28.372

26.110

13.5

14.1

-8

125

0

Indonesia

69.872

150.096

58.242

119.819

15.9

13.3

-1.206

494

10.248

Iran

9.020

10.357

1.797

6.739

80.1

34.9

155

0

0

Iraq

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jordan

8.177

8.947

7.043

7.574

12.7

9.8

-57

94

498

Kuwait

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Lebanon

1.779

8.441

358

6.239

79.9

26.1

129

0

0

Libya

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Malaysia

15.328

45.939

13.422

38.390

12.4

16.4

-583

0

0

Maroko

24.458

19.060

23.301

18.877

1.7

1.0

-105

750

0

Nigeria

1.726

1.621

1.487

1.473

8.9

4.9

2

85

68

Oman

2.736

3.603

2.400

1.768

12.3

50.9

-22

0

0

Pakistan

20.663

34.423

16.643

30.816

15.4

5.5

-13

836

1.704

Qatar

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Saudi Arabia

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Sudan

..

1.684*

..

..

28.1

37.6

-2

..

..

Syria

..

..

..

..

12.6

27.8

..

..

..

Tunisia

..

1.108*

..

..

8.2

13.0

-123

..

..

Turkey

..

10.207*

..

..

19.2

23.1

-79

..

..

U.A.E

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Yaman

..

414*

..

..

18.8

10.2

13

..

..

*Data total utang luar negeri; Sudan, Tunisia, Turkey, dan Yaman adalah tahun 1998

Sumber : IDB, 2000

Lalu pada tabel 2, dilihat dari beban kewajiban negara muslim terhadap negara donor menunjukkan trend meningkat. Algeria, Bangladesh, Indonesia, Iran, Jordania, Libanon, Malaysia, Oman, dan Pakistan negara-negara ini mempunyai ketergantungan utang pada negara pendonor masih tinggi walaupun nilai utang dari beberapa negara tersebut bervariasi. Indonesia menunjukkan memiliki utang yang paling besar pada akhir tahun 1999. Disamping itu  beberapa negara muslim menunjukkkan transfer bersih (pencairan utang dikurangi pembayaran ciciran beserta bunga) menunjukkan nilai negatif artinya kewajiban yang dibayarkan setiap tahun lebih oleh negara muslim kepada negara donatur lebih besar daripada pencairan utang setiap tahunnya. Selain Indonesia, transfer bersih negatif terdapat di Algeria, Jordan, Malaysia, Maroko, Oman, Pakistan, Sudan, Tunisia dan Turki.

Dalam masalah utang ini negara-negara muslim berbeda pandangan tentang IMF, walapun timbul kecenderung beberapa negara muslim mulai mengurangi pegaruh IMF di negaranya seperti  Mesir, dan Maroko. Sedangkan beberapa negara tetap konsisten tidak mau tergantung dengan IMF  seperti Iraq, Iran, Kuwait Lebanon, Libya dan Oman. Malaysia yang mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 tidak mengunakan jasa IMF dalam mengatasi krisis ekonomi di negaranya tetapi berbeda dengan Indonesia pada saat krisis timbul peran IMF tidak bisa dipisahkan dari pembangunan Indonesia. Hal ini menunjukkan kurangnya adanya kerjasama di antara negara-negara muslim dalam menghadapi masalah ekonomi. Kebijakan ekonomi Indonesia dengan Malaysia dimana kedua negara tersebut  masuk dalam kriteria negara muslim terbesar di Asia Tengara ternyata mempunyai pandangan berbeda terhadap IMF.

Pada penerimaan pendapatan, terjadi ketidakmerataan pendapatan di dalam negara muslim yang besar  dilihat dari besarnya persentase pada pendudukan yang menempati posisi yang berbeda.  Indonesia, Jordania, Malaysia, Maroko dan Tunisia adalah negara-negara yang memiliki kesenjangan tinggi antara kelompok yang memilik pendapatan rendah dengan pendapatan tinggi. Sedangkan negara lain menunjukkan  adanya pemerataan tetapi  kebanyakan yang ada diposisi ini memiliki pendapatan nasional yang rendah, seperti Bangladesh.

Sedangkan peringkat kualitas sumber daya manusia sebagian besar  negara muslim masuk di medium human development, sementara negara muslim yang masuk hight human development indek relatif sedikit. Pada tabel 3, menunjukkan dari 162 negara yang masuk dalam hight human development sebanyak  48 negara (rangking 1 sampai 48), 5 diantaranya negara muslim, medium human development sebanyak 78 negara (rangking 49 sampai 126), 25 diantaranya negara muslim dan low human development sebanyak 36 negara (rangking 127-162), 17 diantaranya negara muslim

Tabel. 3
Rangking Human Development Index (HDI) Negara Muslim

Hight Human Development

Medium Human Development

Low Human Development

32. Brunai Darussalam

40. Bahrain

43. Kuwait

45.United Arab Emirate

48. Qatar

56. Malaysia

59. Libya

64. Suriname

65. Lebanon

68. Arab Saudi

71. Oman

75. Kazakhstan

77. Maldives

79. Azerbaijan

82. Turki

83.Turkmenistan

85. Albania

88. Jordania

89. Tunisia

90. Iran

92. Kyrgyzsta

97  Siria

100. Algeria

102. Indonesia

103.Tajkistan

105 Mesir

109.Gabon

112. Maroko

124. Comoros

125. Camerun

127. Pakistan

128 Togo

132. Bangladesh

133. Yaman

138. Sudan

141. Uganda

145. Senegal

147. Benin

149. Gambia

150. Guinea

153. Mali

155. Chad

156.Guine-Bissau

157. Mozambique

159. Burkina Faso

161. Niger

182. Sierra Leone

Sumber :UNDP, 2001

  1. Permasalahan Pembangunan Ekonomi di Negara Muslim

Sebagian besar negara muslim kepentingan politik lebih banyak mempengaruhi kebijakan ekonomi negara bersangkutan. Sehingga implementasi nilai-nilai syariah yang tercantum dalam dasar negara muslim tersebut lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik negara bersangkutan daripada nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.(Schat, 1953:524-529) Kepentingan pemerintah cukup dominan dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi dibanding kepentingan rakyat (Hudson, 1985:51-52). Dibeberapa negara muslim yang mengunakan sistem pemerintahan monarki (Arab Saudi, Kuwait, Sudan) atau pemerintahan absolut (Libya, Irak) sangat jelas karakter otoritariatnya dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi.[4]

Lalu permasalahan-permasalahan yang ada pada pembangunan ekonomi di negara muslim, yaitu sebagai berikut;

  1. Besarnya masalah ekonomi di negara muslim diberbagai sektor ekonomi terlihat dari lemah bargaining position terhadap produk non muslim.
  2. Rendahnya nilai ekspor negara-negara muslim terhadap negara muslim ataupun non-muslim.
  3. Tingginya ketergantungan negara muslim terhadap negara non-muslim yang ditunjukkan dengan besarnya utang.
  4. Rendahnya kepedulian pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil, terlihat dari besarnya ketimpangan pendapatan diantara rakyat yang mampu dan miskin.
  5. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, terlihat dari rendah kualitas sumber daya manusia. (IDB, 2001, WordBank, 2000)

Keadaan tersebut bukanlah praktek sistem ekonomi Islam di dalam suatu negara, sistem ekonomi Islam  mengarahkan perbaikan kehidupan negara  di berbagai aspek kehidupan. Karena kurangnya kekuasaan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dapat bersentuhan langsung kepada kepentingan rakyat. Seperti negara muslim yang mempunyai wilayah dengan kekayaan mineralnya tetapi tidak dapat mendukung akselerasi ekonomi di berbagai sektor karena kekayaan tersebut digunakan untuk mempertinggi sektor konsumsi. Sementara itu, besarnya SDA di negara-negara muslim kawasan Afrika Barat dan Asia Tenggara yang berada pada sektor pertanian, perkebunan yang merupakan sektor yang prospektif bagi peningkatan ekspor negara tersebut kurang banyak dimanfaatkan. Rendahnya kemampuan  negara muslim dalam mengelola sumber daya ekonomi tidak lain  karena karakter pemerintahan yang kaku. Sistem ekonomi yang dikembangkan diberapa negara lebih berorintasi pada  bidang politik. Bidang politik menjadi pijakan bagi negara muslim untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan di negara tersebut, sehingga keadaan ini yang menjadikan rendahnya kemampuan rakyat dalam mengelola sumber ekonomi yang ada.

Dalam sejarah pemerintahan negara muslim, kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :[5]

1)      Tanggung jawab penguasa di depan rakyat  adalah suatu perkara yang sangat diperlukan  untuk memberikan motivasi kepada para penguasa dalam menjalankan tugas mereka secara efektif.

2)      Rendahnya pertanggungajawaban politik meningkatkan penyakit-penyakit yang mengerogoti keadilan dan pembangunan. Salah satu dampak  dari keadaan ini adalah, hilangnya  kebebasan berpendapat  sehingga rakyat  tidak lagi  dapat memberikan kritik bagi penguasa  dan membicarakan kebijakan ekonomi secara terbuka.

3)      Dalam sejarah  tidak mungkin bagi  pemegang otoritas  politik untuk memaksakan  pandangan dunia kepada rakyat. Usaha tersebut akan memudarkan solidaritas  antara rakyat dengan  pemerintah.

4)      Pengalaman disaat dinasti al-Ma’mum, ketika rakyat  telah diasingkan maka pemerintah kehilangan dukungan akar rumput  dan tidak dapat  bertahan dalam kekuasaan untuk waktu yang lama.

5)      Dalam sejarah Islam terbukti  dan akan tetap terbukti  sebagai korban  dari legitimasi  politik, korupsi dan represi. Nafsu dari otoritas  politik untuk mengeksplotasi Islam demi kepentingan diri sendiri.

  1. C. Kesimpulan

Negara-negara yang mengunakan dasar hukum Islam belum tentu dalam implementasinya sesuai dengan syariat Islam. Timbul kecenderungan adanya inkonsistensi antara antara idealita dan realita disebabkan oleh adanya langkah praktis yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi dalam jangka pendek. Akan tetapi pola kebijakan yang lebih bersifat jangka pendek efektif diakukan oleh kebijakan-kebijakan yang berdimensi politik. Sehingga menjadikan kebijakan ekonomi tidak berlaku efektif dalam memperbaiki kondisi ekonomi, karena lebih dipengaruhi paradigma political mainded. Hal ini umum terjadi di negara yang berkembang bukan hanya dinegara muslim saja, tetapi dengan keadaan ini sudah menunjukkan bahwa negara muslim (sebagai sebuah nama negara mengunakan Islam sekedar sebagai hukum) bukan representasi negara  yang mengunakan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Sistem ekonomi Islam, dalam prakteknya bisa dipraktekkkan oleh negara manapun juga, sistem ekonomi Islami tidak harus digunakan sebagai sistem ekonomi di negara muslim. Bila suatu negara meimplementasikan eleman sistem ekonom Islam maka bisa dikatakan negara tersebut mengunakan sistem ekonomi Islami.  Sebaliknya negara-negara  muslim yang tidak merealisasikan sistem pembangunan ekonomi syariah kurang bisa dikatakan negara tersebut mengunakan sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu  negara-negara muslim tidak indentik dengan negara yang mengunakan sistem ekonomi Islami.

Daftar Pustaka

http://www.cgdev.org.“Pertumbuhan Ekonomi di Dunia Muslim, Bagaimana USAID dapat bantuan?”. Biro Koordinasi Kebijakan dan Program Juni 2004

www.Heri’s Site.com “Perkembangan Ekonomi Di Negara Muslim”

Chapra,M.Umer. Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam , Gema Insani Press, Jakarta.2001

Cahpra, M.Umer.Islam dan Pembangunan Ekonomi, Gema Insani Press, Jakarta. 2000.


[1] http://www.cgdev.org.“Pertumbuhan Ekonomi di Dunia Muslim, Bagaimana USAID dapat bantuan?”. Biro Koordinasi Kebijakan dan Program Juni 2004

[2] Word Bank (2000), The Quality of Growth; Kualitas Pertumbuhan, Gramedia, Jakarta

[3] www.Heri’s Site.com “Perkembangan Ekonomi Di Negara Muslim”

[4] www.Heri’s Site.com “Perkembangan Ekonomi Di Negara Muslim”

[5] Umer Chapra. 2001, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam , Gema Insani Press, Jakarta. Hal. 202-206

TUJUH PILAR PERENCANAAN KEUANGAN

Komponen perencanaan keuangan islami memiliki tujuh pilar utama yang yang membentuk kata ISLAMIC ; Income (pendapatan), Spending (pengeluaran), Longevity (Kehidupan panjang), Assurance (asuransi), Management of Debts (pengelolaan utang), dan Investment (investasi), dan Cleansing of Wealth (zakat).

1. Income(pendapatan) Pendapatan yang kita peroleh haruslah bersumber dari usaha halal. Kehalalan suatu sumber pendapatan akan membawa keberkahan yang akan diturunkan oleh Allah. Harta yang di dapat dari kegiatan yang tidak halal, seperti mencuri, korupsi dan perdagangan barang haram bukan hanya akan mendatngkan bencana/siksa di dunia namun juga menuai siksa di akhirat. Harta yang diperoleh secara halal akan membawa keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat.

2. Spending (pengeluaran) Besarnya pengeluaran akan sangat menentukan besarnya tabungan yang bisa disisihkan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Saat ini banyak keluarga yang tidak berhasil menyisihkan tabungan, bukan karena pendapatan yang rendah, tetapi karena tidak bisa mengelola pengeluaran. Besarnya pengeluaran yang terjadi lebih banyak karena tidak bisanya membedakan antara “KEBUTUHAN” dengan “KEINGINAN”. Banyak keluarga “menghamburkan” uang untuk sesuatu yang diinginkan (umumnya tergoda atau mengejar “Life Style”, padahal hal tersebut sering sesuatu yang tidak dibutuhkan. Hal lain penyebab besarnya pengeluaran adalah karena belum sadarnya kebutuhan finansial yang dibutuhkan di masa depan. Persaingan usaha dari produsen barang-barang konsumer dan adanya fasilitas pinjaman (terutama credit card) telah banyak menjadikan suatu keluarga masuk dalam perangkap hutang (debt trap). Perencanaan atas kebutuhan masa depan dapat menyadarkan manusia untuk lebih memprioritaskan pada hal-hal yang menjadi kebutuhan, bukan keinginannya dalam mengatur pengeluaran rutinnya.

3. Longevity (Kehidupan panjang) Islam juga mengajarkan perlunya kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Secara finansial, banyak jalan diberikan Allah dalam memanfaatkan harta yang dititipkan kepada kita yang dapat menjadikan tabungan untuk bekal dikehidupan yang abadi kelak. Zakat, ibadah umroh dan haji, sodaqoh, infak , wakaf adalah jalan-jalan yang dapat mengantar kepada kebahagian di dunia dan di akhirat. Kemampuan dalam memperoleh harta serta kemampuan dalam menata, merencanakan dan menggunakan harta di jalan Allah, akan memberikan kesempatan kepada kita menikmati umur dan kehidupan yang panjang.

4. Assurance (asuransi) Proteksi asuransi atas kejadin-kejadian yang tidak terduga dapat dilakukan saat ini meminimilasikan resiko ini memerlukan biaya-biaya yang sering disebut dengan biaya premi asuransi. Perusahaan asuransi syariah, kini mulai berkembang dan menawarkan produk asuransi yang non-ribawi. Penggunaan produk asuransi perlu juga melalui suatu analisis terhadap kebutuhan keluarga, serta penyesuaian terhadap tingkat kemampuan untuk membayar premi dari beberapa jenis asuransi yang dibutuhkan.

5. Management of Debts (pengelolaan utang) Hutang bukanlah sesuatu yang buruk, namun pemanfaatan fasilitas hutang, terutama melalui institusi seperti bank dan institusi keuangan lainnya perlu memperhatikan faktor hukum islam untuk menghindari transaksi hutang yang mengandung unsur riba. Hutang perlu dikelola dengan baik untuk meperoleh manfaat secara optimal dan sekaligus meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.

6. Investment (investasi) Investasi merupakan usaha yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Kemampuan untuk melakukan investasi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan akan sangat tergantung dengan seberapa besar kita mampu menyisihlan tabungan setiap bulannya secara konsisten. Hal ini sangat berkaitan erat dengan seberapa besar pendapatan yang dapat kita peroleh serta seberapa besar kita dapat membatasi pengeluara. Di samping itu, perencanaan strategi investasi serta pemanfaatan instrumen dan produk yang tersedia akan juga memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan investasi yang telah ditetapkan.

7. Cleansing of Wealth (zakat) Penyucian harta, merupakan bagian dari perintah Allah yang harus kita tunaikan. Harta yang kita dapatkan, pada hakikatnya adalah rizki Allah yang dititipkan, bukan semata-mata atas usaha yang kita lakukan. Terlebih lagi, harta yang kita peroleh tidaklah akan sampai ke tangan kita, tanpa keterlibatan dan pengorbanan dari sekian banyak orang. Beras yang kita makan, pakaian yang pakai, rumah yang kita tinggali, kendaraan yang kita gunakan, uang yang kita terima dan semua yang Allah titipkan kepada kita tidaklah atas usaha kita sendiri. Pembayaran zakat, pada hakikatnya bukanlah sekedar penyuician harta yang Allah telah titipkan kepada kita, ia sekaligus sebagai sarana penghapusan dosa yang pernah kita lakukan dan juga sarana pembuka pintu-pintu rezeki lainnya dari Allah yang Maha Pemberi riziki. Jadi, ketujuh pilar itu merupakan dasar bagi kita untuk merencanakan keuangan keluarga secara Islami.

SISTEM DINAR SEPERTI BERTERIAK DI PADANG PASIR

Penerapan sistem Dinar di Indonesia masih panjang. Sosialisasi jalan terus. Tapi nyaris tak terdengar. Padahal Australia saja yang sekuler dan anti islam sudah mulai menerapkanny, meski masih malu-malu. Sosialisasi untuk kembali ke mata uang dinar dan dirham telah lama dilakukan. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, tercatat beberapa kali diadakan, baik dalam bentuk diskusi terbatas hingga dari seminar ke seminar. Tapi, kenyataannya, hingga saat ini, belum juga mendapatkannya momentumnya yang tepat. Minimal suatu kondisi yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk perkembangan lebih lanjut. Apa yang tengah dilakukan beberapa kalangan yang ingin mengembangkan mata uang ini, ibarat berteriak di tengah padang pasir. Sekalipun tanpa dukungan pemerintah, upaya pengembangan mata uang dinar dan dirham terus begulir. Perlahan, wakala dinar mulai bermunculan di mana-mana. Termasuk di Jakarta. Dan proses pengembangannya pun lebih bersifat natural, karena tumbuh secara bottom up. Namun demikian menurut A.Riawan Amin, Direktur Utama Bank Muamallat Indonesia, mengatakan bahwa di belahan manapun di dunia, perubahan itu sulit terjadi, kalau pemimpinnya tidak ikut terlibat. Sebagai contoh, Malaysia, bisaa selamat dan lolos dari cengkraman krisis moneter berkepanjangan karena Mahathir tercerahkan. “sekuat-sekuat kita melakukan sosialisasi, pada akhirnya akan sangat ditentukan kesadaran dan keberpihakan pemerintah terutama otoritas moneter kita,” ungkapnya. Jadi kalau pemikiran-pemikiran ekonomi Islam seperti penerapan dinar, dirham meresap, dihayati, dan menjadi kesadaran para pemimpin kita proses ini akan lebih cepat,”tambahnya. Upaya percepatan penggunaan mata uang ini memang perlu mendapat perhatian serius. Terlebih dengan adanya fenomena peningkatan cadangan emas di AS dan Eropa. Seperti dikemukakan Mohammad Radwan Alami, Chief Executive Officer Alami of Companies, bahwa masyarakat Uni Eropa saat ini telah mencadangkan 38,9 persen dari currency telah di back up dengan emas. Padahal Eropa bukan penghasil emas. Beberapa perkembangan tersebut perlu disikapi Indonesia. Memang ada kendala, bahwa semua negara yang menandatangani United Nation Charter dan menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia dilarang mencetak currency emas. Dan larangan tersebut terdapat dalam konvensi bersama anggota-anggota PBB. Tapi pertanyaannya, kenapa di Eropa bisa, dan bahkan di Australia telah keluar mata uang emas. Apa yang ditunggu pemerintah Indonesia?

Distribusi bagi hasil pada akad MUDHOROBAH

Mudhorobah adalah : Kontrak kerja sama antara pemilik dana / Shahibul Maal dan pengusaha / enterpreuner / Mudharib, dimana keduanya bersepakat untuk membagihasilkan pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan, sedangkan apabila terdapat kerugian dari usaha tersebut maka akan ditanggung oleh pemilik dana. Keuntungan adalah kelebihan pendapatan yang diterima atas modal yang dikeluarkan, sedangkan kerugian adalah kekurangan pendapatan yang diterima atas modal yang dikeluarkan.

Sebagai suatu bentuk kontrak, mudhorobah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut shohibul mal/rabbul mal, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudhorib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar), shohibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudhorib (pengelola atau entrepeneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atu kecurangan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji dan upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesedian pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian mendasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

Dalam satu kontrak mudorobah pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30;70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

Diluar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenakan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua mazhab sepakat dalam hal ini. Namun demikian, Imam Ahmad memperbolehkan pengelolan untuk mendapatkan uang maka harian dari rekening mudhorobah. Ulama dari mazhab Hanafi memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian (seperti untuk akomodasi, makan dan transpor) apabila dalam perjalanan bisnis ke luar kota.

Rukun akad mudhorobah :

· Pelaku akad, yaitu shahibul mal (pemodal) adalah yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudhorib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal

· Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharobah), dan keuntungan (ribh), dan

· Shighah, yaitu Ijab dan Qobul

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudhorabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu :

· Modal harus berupa uang

· Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya

· Modal harus tunai bukan utang, dan

· Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Resiko dalam mudhorobah

  • Ditanggung shahibul maal / pemilik dana
  • Sebesar modal
  • Di luar moral hazard risk

Jenis-jenis Mudhorobah

  • Muqayyadah : jenis usaha tertentu dan terpisah dari modal / self financing mudharib
  • Muthlaqah : jenis usaha tidak ditentukan dan boleh dicampur dengan modal / self financing mudharib

PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM

Kata Islam setelah Ekonomi dalam ungkapan Ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri. Karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepat lagi worldview yang digunakan sebagai landasan nilai.

Pada tingkat tertentu isu definisi Ekonomi Islam sangat terkait sekali dengan wacana Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Islamization of Knowledge)

Science dalam Islam lebih dimaknakan sebagai segala pengetahuan yang terbukti kebenarannya secara ilmiah yang mampu mendekatkan manusia kepada Allah SWT (revelation standard – kebenaran absolut).

Science dikenal luas dalam dunia konvensional adalah segala ilmu yang memenuhi kaidah-kaidah metode ilmiah (human creation – kebenaran relatif).

Ø Perkembangan Ekonomi Islam

Periode Kenabian (s.d 13 H)

Periode Khulafaur Rasyidin

Periode Dinasti Bani Umayyah

Periode Dinasti Bani Abbasiyyah

Penyerangan Kaum Tartar (Jenghis Khan)

Periode Uthmaniyyah (berakhir 1920 oleh Kemal al Taturk)

Ø Sejarah Ekonomi Islam

Banyak ahli dan penulis sejarah Islam yang meragukan eksistensi berfungsinya sistem perekonomian Islam dan mekanisme sistem syariah secara keseluruhan, karena fakta konflik politik, korupsi pejabat dan kesewenangan penguasa pada masa – masa itu. Namun Dr. Yusuf Qardhawi membantah analisa ini.[1] Beliau mengakui bahwa fenomena negative tadi terjadi tapi itu merupakan dinamika wajar sebuah negara atau sebuah peradaban. Tapi bukan berarti mekanisme syariah tidak berjalan. Aplikasi zakat, pelarangan riba, jual – beli, sewa – menyewa, institusi Baitul Mal, Lembaga Hisbah dan lain-lain, semua itu berjalan dan wujud. Sehingga kesewenangan dan konflik politik yang melekat pada rezim Islam klasik tidak berarti sistem syariah tidak berjalan, harus dibedakan dua permasalahan tersebut. Kadangkala ketika membaca satu paragraph tentang sejarah sebuah kesultanan atau kisah seorang sultan yang penuh dengan konflik dan kesewenangan, maka secara tak sadar seorang pembaca akan memiliki persepsi bahwa konflik tersebut memenuhi masa usia kesultanan atau berlangsung selama sultan tersebut berkuasa, dan menutup semua fakta kebaikan yang terjadi pada sisi lain.

Ø Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sepatutnya dilihat dalam satu kesatuan ilmu, tidak sepenggal-sepenggal. Dengan begitu akan jelas terlihat bentuk bangunan keilmuan serta karakteristik aplikasinya. Kalaupun ada pada penggalan-penggalannya yang sama dengan sistem ekonomi lain (kapitalisme atau sosialisme), maka hal tersebut haruslah disikapi lebih bijaksana. Perlu dipahami penggalan tersebut merupakan rangkaian dari struktur ilmu Islam yang berkarakteristik khas, yang berbeda dengan konvensional


[1] Yusuf Qardhawi, Distorsi Sejarah Islam, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2005.

Pengadaan Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Pengadaan/Rekrutmen Tenaga Kerja (SDM)[1]

Andrew E. Sikula (1981:183) mengemukakan bahwa “Recruitment isthe act or process of an organization attempting to obtain additional manpower for operational purpose. Recruiting involves acquiring further human resources to serve as institutional input. Penarikan pegawai adalah tindakan atau proses dari suatu usaha organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan operasional.

Arun Monappa dan Mirza S. Saiyadain (1979:104) berpendapat bahwa “ Recruitment is the generating of apllications or applicants for specific position.” Penarikan pegawai adalah memproses lamaran atu memproses calon-calon pegawai untuk posisi pekerjaan tertentu.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat diambil pengertian bahwa penerikan adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan pegawai yang melalui tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan pegawai, menentukan kebutuhan pegawai yang diperlukan perusahaan, proses seleksi, penempatan, dan orientasi pegawai.

2. Sumber-Sumber Penarikan Pegawai[2]

Ada 2 sumber dalam penarikan pegawai, yaitu :

a. Sumber dari Dalam Perusahaan

Upaya penarikan pegawai dapat dilakukan mealui proses memutasi pegawai berdasarkan hasil evaluasi terhadap penilaian prestasi kerja di perusahaan. Ada 3 bentuk mutasi pegawai, yaitu :

1) Promosi jabatan

2) Transfer atau Rotasi Pekerjaan

3) Demosi jabatan

b. Sumber dari Luar Perusahaan

1) Iklan Media Massa

2) Lembaga Pendidikan

3) Depnaker

4) Lamaran Kerja yang Sudah Masuk di Perusahaan

3. Seleksi Calon Pegawai

Seleksi adalah proses menetapkaan keputusan dalam menerima (mengupah) atau tidak tidak menerima (tidak mengupah), setelah mempertimbangkan setiap pelamar (calon) untuk suatu pekerjaan/jabatan.

Dengan demikian berarti seleksi merupakan langkah kedua dalam proses pengupahan. Prosesnya dilakukan dengan cara menetapkan karakteristik prilaku yang efektif dalam melaksanakan pekerjaan setiap jabatan yang memerlukan tenaga kerja sebagai persyaratan, dan mengukur kemampuan calon berdasarkan karakteristik tersebut.[3]

a. Teknik-Teknik Seleksi

1) Tes Pengetahuan Akademik

2) Tes Psikologis :

a) Tes Bakat

b) Tes Kecendrungan Untuk Berprestasi

c) Tes Minat Bidang Pekerjaan

d) Tes Kepribadian

3) Wawancara

4. Kegiatan Penempatan

Penempatan adalah penugasan seorang pekerja pada suatu jabatan atau unit kerja di lingkungan suatu organisasi/perusahaan.

Penempatan merupakan pengisian jabatan yang kosong, agar tugas pokok pada jabatan tersebut dapat dilaksanakan. Untuk itu melalui kegiatan sebelumnya harus diperoleh pekerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain calaon yang ditempatkan harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dalam suatu jabatan secara efektif dan efisien.[4]

5. Kegiatan Sosialisasi/Orientasi

Sosialisasi adalah proses orientasi seorang pekerja baru pada organisasi atau unit kerja tempatnya akan bertugas. Kegiatan ini disebut juga kegiatan orientasi sebagai salah satu kegiatan Manejemen SDM, masih akan dibahas dalam bab tersendiri.


1] Anwar Prabu Mangku Negara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaa, PT. Remaja Rosda Karya:Bandung.2007. hlm:33

[2] Ibid, hlm: 34-35

[3] Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang kompetitif, U. Gajah Mada Press: Yogyakarta.2003. hlm:170

[4] Ibid. Hlm:170

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!